Direktorat Jenderal Pajak (DJP) semakin hari nampaknya semakin harus kita kasihani. Bermula dari kasus Gayus merembet kemana-kemana. Sampai bu Sri Mulyani (Menkeu) juga meninggalkan DJP yang sudah bersusah payah dibangun di atas pondasi bernama modernisasi kantor pajak. Padahal tidakkah kita ingat bahwa negara ini tegak dan berjalan di atas APBN yang berbasis pajak sebagai penopang utama sumber penerimaan. Bisakah anda bayangkan seandainya saja 30 ribu lebih karyawan pajak melakukan demo atau mogok kerja, apakah yang akan terjadi?
Kita tahu bahwa korupsi sudah menjadi kenyataan di semua lini organisasi baik pemerintah maupun swasta. Artinya jika ada satu atau dua orang melakukan korupsi di lini organisasinya tidak kemudian kita memvonis
bahwa lini organisasi tersebut adalah korup. Bisakah kita memilah antara perbuatan individu (oknum) dengan perbuatan kelompok atau bahkan satu lini organisasi? Apalagi organisasi yang sudah dijadikan pilot project modernisasi administrasi dan birokrasi. Bahkan semenjak diluncurkan program tersebut perkembangan menunjukkan kemajuan-kemajuan yang berarti. Pencapaian target-target terlampaui. Dunia bisnis pun menyambut baik.
bahwa lini organisasi tersebut adalah korup. Bisakah kita memilah antara perbuatan individu (oknum) dengan perbuatan kelompok atau bahkan satu lini organisasi? Apalagi organisasi yang sudah dijadikan pilot project modernisasi administrasi dan birokrasi. Bahkan semenjak diluncurkan program tersebut perkembangan menunjukkan kemajuan-kemajuan yang berarti. Pencapaian target-target terlampaui. Dunia bisnis pun menyambut baik.
Lalu hal-hal besar tersebut menjadi tidak ada gunanya, menjadi sia-sia, menjadi "bangkai", menjadi
kontraproduktif ketika ada satu orang saja yang menitikkan tinta hitam di atas kolam susu. Tidakkah bisa kita lokalisir tinta tersebut? ataukah memang kita sengaja membiarkan tinta itu teraduk rata dengan susu sehingga nampak keseluruhan jelek semua! Bahkan hari demi hari bulan demi bulan, kasus-kasus pajak (Surabaya dan Bandung) bermunculan seolah-seolah menjadi "kesempatan" menohok pajak yang sudah semakin terpuruk, padahal peranannya kepada negara begitu besar.
kontraproduktif ketika ada satu orang saja yang menitikkan tinta hitam di atas kolam susu. Tidakkah bisa kita lokalisir tinta tersebut? ataukah memang kita sengaja membiarkan tinta itu teraduk rata dengan susu sehingga nampak keseluruhan jelek semua! Bahkan hari demi hari bulan demi bulan, kasus-kasus pajak (Surabaya dan Bandung) bermunculan seolah-seolah menjadi "kesempatan" menohok pajak yang sudah semakin terpuruk, padahal peranannya kepada negara begitu besar.
Memang, kantor pajak punya masa lalu dengan banyak cerita. Tetapi saya yakin semua orang punya masa lalu. Kalau masa lalu ditelan mentah-mentah untuk dijadikan justifikasi menilai orang lain, alangkah naifnya kedewasaan kita dalam berfikir, bermansyarakat apalagi bernegara. Singkirkanlah dulu kepentingan-kepentingan (pribadi dan golongan) yang berbau "cabang/sempalan" dan dahulukan "pohon utama"-nya
0 komentar:
Posting Komentar